Text

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

364.6 TEG k

Penerbit

Bandung : Nusa Media., 2024

Deskripsi Fisik

v + 184 hlm; 20 x 14 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-1305-16-1

Klasifikasi

364.6 TEG k

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

Subjek

Hukum Pidana
Kriminalisasi

Info Detail Spesifik

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik serta memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif, kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Dalam kebijakan legislatif merupakan tahapan yang strategis karena menentukan tahap-tahap berikutnya. Hal ini mengingat pada saat perundang-undangan pidana akan dibuat maka akan ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya Undang-Undang itu, perbuatan apa yang dipandang untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, ini berarti menyangkut proses kriminalisasi. Indonesia adalah negara hukum, demikian rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum maka semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuan negara harus mendasarkan pada Undang-Undang yang telah ditetapkan. Hukum sebagai dasar Pemerintah untuk menjalankan Pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi.

Pernyataan Tanggungjawab

Teguh Prasetyo

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar